Semua perusahaan yang dibangun di atas lahan tak akan lepas dari Pajak Bumi dan Bangunan PBB. Diketahui bahwa pengertian NJOPTKP merupakan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan serta cara menghitung PBB pada perusahaan. Pajak atas tanah dan bangunan yang dikenakan kepada pemilik karena adanya status ekonomi akibat kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikenal dengan PBB atau Pajak Bumi Bangunan. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum membahas bagaimana cara menghitung PBB, harus dipahami terlebih dahulu dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Besarnya nilai PBB biasanya berdasarkan dari Nilai Jual Objek Pajak NJOP tanah atau bangunan terkait. NJOP merupakan sebuah nilai yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan, dimana nilai NJOP pada setiap daerah berbeda-beda dan tergantung dari faktor yang mempengaruhi. Faktor yang biasanya mempengaruhi nilai NJOP bumi dan bangunan ada di bawah ini Faktor yang mempengaruhi NJOP Bumi yaitu peruntukan, lokasi, pemanfaatan dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sedangkan, faktor yang mempengaruhi NJOP Bangunan adalah bahan baku yang digunakan, lokasi bangunan, rekayasa dan kondisi lingkungan di sekitar bangunan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 67/ tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak PBB sudah menjelaskan besar nilai bumi dan bangunan tidak kena pajak. NJOPTKP atau Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak merupakan batas nilai jual objek pajak yang tak kena pajak. Hal ini berarti, untuk mengetahui berapa besar PBB yang dikurangkan dengan NJOPTKP terlebih dahulu. Dalam PMK Nomor 23/ tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan sudah menjelaskan besar NJOPTKP yang terbaru. Bahkan beleid ini berlaku sampai sekarang karena besarnya NJOPTKP ditetapkan sekitar Rp. Sedangkan, NJOPTKP merupakan batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP pada setiap daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. dengan ketentuan di bawah ini Semua Wajib Pajak mendapatkan pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak. Jika Wajib Pajak memiliki beberapa Objek Pajak, maka yang memperoleh pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak. Dimana nilainya terbesar tidak dapat digabungkan dengan Objek Pajak lainnya. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan PBB Rumus dari perhitungan pajak PBB adalah sebagai berikut PBB = tarif dikalikan dengan Nilai Jual Kena Pajak NJKP Rumus dari NJKP = 40% x Nilai Jual Objek Pajak NJOP â NJOPTKP Dikenakan 40% jika lebih dari Dikenakan 20% apabila kurang dari nilai tersebut. NJOPTKP = atau bisa dibilang, nilai PBB = 0,5% x 40% x NJKP Objek Pajak Bumi dan Bangunan Objek PBB merupakan âBumi dan atau Bangunanâ. Bumi adalah permukaan tanah dan perairan dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut di wilayah Indonesia. Misalnya sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, serta tambang. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang dilekatkan atau ditanam secara tetap pada tanah dan perairan. Misalnya emplasemen, dermaga, pagar mewah, rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai. Sedangkan, objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang digunakan untuk melayani kepentingan umum baik itu di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional. Dimana yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan, misalnya masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, serta candi. Selain objek, pajak PBB juga berhubungan dengan subjek. Subjek Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata sebagai berikut. Memiliki suatu hak atas bumi, dan atau;Mendapatkan manfaat atas bumi, dan atau;Memiliki bangunan, dan atau;Memiliki kuasa atas bangunan, dan atau;Mendapatkan manfaat atas bangunan. Wajib Pajak merupakan Subjek Pajak yang dikenakan untuk kewajiban membayar pajak. Adapun cara Mendaftarkan Objek PBB, yaitu Orang atau Badan yang akan menjadi Subjek PBB harus mendaftar Objek Pajaknya terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP. Dimana wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP yang tersedia gratis di KPP atau KP2KP setempat. Contoh Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan PBB PT B mempunyai lahan di daerah Medan dengan area bangunan seluas 800 meter persegi dan tanah sebesar meter persegi. Diketahui bahwa NJOP tanah per meter di daerah tersebut merupakan Rp. dan harga bangunan per meter Rp. Dibawah adalah langkah-langkah cara menghitung PBB yang wajib dipahami perusahaan pemilik bumi dan bangunan, yaitu Langkah pertama, hitunglah NJOP bumi dan bangunan Bumi = x Rp. = Rp. Bangunan = 800 x Rp. = NJOP Bumi dan Bangunan = Rp. + Rp. = Rp. Langkah kedua, hitunglah NJKP NJKP = 40% x Rp. â Rp. = Rp. Langkah ketiga, hitunglah PBB. PBB = x Rp. = Rp. Untuk setiap tahunnya PT B harus membayar PBB sebesar Rp. Setelah Anda mengetahui bagaimana perhitungan PBB, maka bisa melakukan pengecekan tagihan PBB. Pengecekan tagihan PBB ini bisa dilakukan secara online pada situs resmi masing-masing daerah. Caranya yaitu dengan memasukkan Nomor Objek Pajak yang dimiliki ke situs PBB online tersebut. Setelah itu, Anda bisa melakukan kewajiban pembayaran PBB, sebagai WP Badan yang mempunyai kewajiban perpajakan lainnya. Misalnya saja dalam membuat Faktur Pajak elektronik, membuat dan melaporkan SPT Masa PPN serta membuat Bukti Potong dan lapor SPT PPh 23/26, melakukan pengelolaan pajak bisnis tersebut melalui mitra DJP. Sedangkan, untuk wajib Pajak yang sudah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT, Surat Ketetapan Pajak SKP dan Surat Tagihan Pajak STP dari KPP Pratama atau disampaikan melalui Pemerintah Daerah. Namun, hal tersebut harus dapat dilunasi secara tepat waktu pada tempat pembayaran yang ditunjuk dalam SPPT yakni Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Namun, jika pajak Anda terutang bisa melihat keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan begitu, segala perubahan atau mutasi pada Objek Pajak yang terjadi sesudah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun selanjutnya. Demikianlah informasi terkait pajak bumi dan bangunan yang bisa menambah ilmu untuk Anda. Terimakasih sudah membaca, tunggu artikel selanjutnya.perubahankedua atas keputusan menteri keuangan nomor 766/kmk.04/1992 tentang tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan bagian pemerintah, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pungutan-pungutan lainnya atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik Dari mana sumber pendapatan terbesar sebuah negara, khususnya Indonesia? jawabannya adalah pajak. Pajak merupakan sebuah pungutan wajib yang dibebankan sebuah negara terhadap warganya. Ada bermacam-macam jenis dari pajak salah satunya adalah bumi dan bangunan PBB. Lantas, apa sih sebenarnya pengertian pajak bumi dan bangunan? dan, apakah semua bangunan akan dikenakan biaya? Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pengertian pajak bumi dan bangunan adalah sebuah pungutan wajib yang diambil oleh pemerintah terhadap suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, perusahaan, maupun pelaku bisnis kecil dan menengah. PBB muncul sebab adanya keuntungan ekonomi yang didapatkan para pemilik bangunan, entah itu sebagai tempat tinggal atau memulai sebuah usaha. Besarannya pun pasti berbeda-beda. Lebih lanjut, PBB memiliki sifat kebendaan jadi subjek yang berada di dalamnya tidak akan terhitung sebagai pajak. Jelasnya, PBB murni akan menghitung berdasarkan berapa besar dan luas bangunan tersebut bukan orangâ ataupun bendaâ penunjang lainnya. Ada beberapa objek yang dihitung sebagai PBB, tergantung dari keberadaanya. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Di dalam menghitung pajak jenis ini, hanya ada dua objek yang dapat dijadikan acuan, seperti Bumi Permukaan bumi yang meliputi tanah, daratan dan lautan serta tubuh bumi yang berada di bawahnya. Beberapa contoh konkretnya adalah kebun, sawah, tanah, ladang, pekarangan hingga tambang. Bangunan Konstruksi bangunan yang dibuat dan ditancapkan di dalam bumi, semisal rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, perhotelan dll. Namun, tidak semua objek yang berada di bumi dan bangunan akan terhitung sebagai sebuah pajak. Sebab, ada beberapa aturan yang memperbolehkan sebuah tempat tidak harus membayarkan pajak bumi dan bangunannya, seperti Sengaja dibangun untuk kebutuhan bersama, semisal tempat peribadatan, rumah sakit pemerintah, tempat wisata publik, panti asuhan serta sekolah umum. Dibangun untuk tempat peristirahatan terakhir benda ataupun manusia, semisal kuburan dan museum antik. Dibuat dengan fungsi sebagai hutan alam, suaka hewan untuk mencegah kepunahan dll. Digunakan oleh perwakilan badan organisasi internasional yang telah disetujui sebelumnya. Faktor Penunjang Penghitungan PBB Tarif penghitungan pajak bumi dan bangunan bisa dibilang flat. Sebab, sejak tahun 1985 silam hingga saat ini, tarif yang digunakan hanyalah 0,5%. Untuk melakukan penghitungan PBB, ada beberapa faktor yang harus diketahui terlebih dahulu. Apa saja? Nilai Jual Objek Pajak NJOP= NJOP merupakan sebuah harga yang diterapkan apabila ingin menghitung PBB. Biasanya, penghitungan NJOP didasarkan kepada harga rata-rata sebuah transaksi ataupun nilai terbaru sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Lebih lanjut, harga NJOP rata-rata akan ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh Menteri Keuangan. Nilai Jual Kena Pajak NJKP= NJKP adalah perkiraan seberapa besar sebuah objek bumi atau bangunan yang bisa dimasukkan ke dalam penghitungan PBB. Dengan kata lain, NJKP merupakan sebuah bagian dari NJOP. Besaran NJKP sendiri dibagi menjadi dua, yaitu â Objek Pajak Perkebunan dan Pertambangan adalah 40% â Objek Pajak Perdesaaan dan Perkotaan bervariasi tergantung dengan NJOP. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak NJOPTKP= NJOPTKP merupakan sebuah batasan nilai tidak dikenakan pajak. Menurut keputusan dari Kementerian Keuangan, batas dari NJOPTKP maksimum adalah 12 juta rupiah kepada setiap wajib pajak.
Bagi Anda yang memiliki properti atau bangunan berbentuk rumah, ruko, dan lain sebagainya tentu pernah mendengar yang disebut dengan Pajak Bumi dan Bangunan bukan? Pajak Bumi dan Bangunan atau yang biasa disebut juga dengan PBB adalah instrumen pajak yang harus dibayarkan secara rutin setiap tahun. Bagaimana detail mengenai PBB? Mari simak pembahasan berikut ini!Pengertian Pajak Bumi dan BangunanRegulasi Tentang Pajak Bumi dan BangunanObjek yang Termasuk Pajak Bumi dan BangunanBumiBangunanObjek yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan/a>Tarif Pajak Bumi dan BangunanCara Membayar Pajak Bumi dan BangunanMembayar PBB OfflineMembayar PBB OnlineAda beberapa pengertian mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Mengutip dari S. Aji Suryo 2006, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dibebankan atau dikenakan terhadap atau atas bumi dan bangunan. Sementara menurut Erly Suandy 2005, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Penentu besarnya jumlah pajak terutang adalah bagaimana keadaan objek pajaknya yaitu bumi atau tanah dan bangunan. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada objek pajak bangunan yang berdiri di atas tanah/bumi dan juga bumi atau tanah itu sendiri. Besaran pajaknya bergantung pada bagaimana keadaan objek pajak itu sendiri. Regulasi Tentang Pajak Bumi dan BangunanSetiap penerapan pajak dalam suatu negara pasti memiliki sebuah regulasi atau aturan khusus. Bagaimana dengan regulasi PBB itu sendiri? Apa dasar hukum dari Pajak Bumi dan Bangunan? Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan pada awalnya menggunakan UU No. 12 Thn. 1985 yang kemudian terjadi perubahan dengan diterbitkan UU Thn. 1994. Sampai kemudian dilakukan perubahan kembali pada tahun 2009, dan perubahan regulasi yang tertuang pada PMK tahun 2018. Sebelumnya, untuk Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan dasar hukum Pasal 79 UU Nomor 28 Thn. 2009. Di dalam UU tersebut memberi amanat bahwa Nilai Jual Objek Pajak NJOP digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan. Besaran pengenaan pajak itu sendiri ditentukan oleh Kepala Daerah setiap 3 tahun sekali. Akan tetapi penggunaan Undang-Undang ini tidak bebas kendala. Karena sebagian besar Kepala Daerah atau Pemda tidak memiliki data termutakhir dari objek pajak. Sering terjadi taksiran nilai NJOP sudah tidak relevan dengan kondisi terkini. Karena itu pemerintah kemudian melakukan pembaruan terhadap dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan. Pembaruan tersebut tertuang dalam PMK No. 208/ Pembaruan yang ada di antaranya adalah penentuan Zona Nilai Tanah atau disingkat ZNT dan juga penentuan Daftar Biaya Komponen Bangunan yang disebut juga DBKB. Sebelumnya dua hal ini sering mengalami kekeliruan karena tidak adanya data terkini. Dengan adanya pembaruan ini maka teknik dan cara menilai NJOP menjadi lebih baik dan efisien. Selain itu terdapat juga perubahan pada BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang pada awalnya merupakan pajak pusat, saat ini dialihkan pengelolaannya oleh Pemda sehingga menjadi pajak daerah. Baca Juga Contoh Formulir Setoran Pajak SSPObjek yang Termasuk Pajak Bumi dan BangunanKali ini mari kita menjelajahi lebih jauh mengenai apa saja objek Pajak Bumi dan Bangunan yang terkena pajak. Jika Anda merujuk kembali pada dua istilah yang digunakan yaitu âbumiâ dan âbangunan,â maka dengan mudah kita bisa mengambil kesimpulan. Pada dasarnya objek pajak terdiri dari dua yaituBumiIstilah bumi di sini adalah permukaan bumi. Permukaan tersebut meliputi tanah, lautan serta daratan, juga tubuh bumi yang berada di bawahnya. Contohnya adalah sawah, kebun, ladang, pekarangan, tanah, dan pertambangan. Klasifikasi tanah atau bumi berpatokan pada poin-poin sebagai berikutLetak tanahPeruntukannyaBagaimana pemanfaatannyaKondisi lingkungan di lokasi tanah tersebutBangunan Bangunan merujuk pada konstruksi yang ditancapkan ke dalam bumi. Contohnya mulai dari rumah, ruko, bangunan untuk usaha, hotel, mall, gedung bertingkat, dan lain sebagainya. Klasifikasi bangunan perlu memperhatikan beberapa poin faktor yaituPenggunaan bahan Rekayasa yang dilakukan terhadap bangunanLetak/lokasiKondisi lingkungan di mana bangunan itu beradaObjek yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan BangunanPerlu diingat bahwa tidak semua konstruksi atau tanah yang digunakan bisa dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Sebab ada aturan yang membolehkan suatu bangunan tidak dikenakan PBB. Perhatikan beberapa aturan di bawah ini! Bangunan untuk kepentingan bersama. Contohnya adalah rumah ibadah, rumah sakit di bawah naungan pemerintah, sekolah, panti asuhan, dan lain sebagainyaLahan pemakaman yang digunakan untuk kepentingan umumLahan Konservasi seperti cagar alam, hutan alam, suaka margasatwa, dan lain Pajak Bumi dan BangunanPemberlakuan tarif pajak memiliki besaran yang berbeda-beda tergantung jenisnya. Bagaimana mengenai tarif PBB itu sendiri? Tarif yang dikenakan kepada suatu objek pajak adalah 0,5%, yang manaNilai Jual Objek Pajak NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan pajak;Setiap daerah mempunyai Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak NJOPTKP yang berbeda;Penghitungan pajak didasarkan pada nilai persentase serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya adalah 100% dari menghitung pajak bumi dan bangunan, harus dihitung dahulu Nilai Jual Kena Pajak NJKP, dengan rumus NJKP = 40% x NJOP â NJOPTKP Khusus NJKP, besarannya adalah 40% jika nilai lebih dari Rp1 Miliar dan 20% jika nilai kurang dari Rp1 rumus untuk menghitung pajak bumi dan bangunan adalah PBB = 0,5% x NJKPUntuk lebih jelasnya, simak penjelasan di bawah ini PT Locomotif Laju adalah perusahaan yang bergerak dibidang konveksi mempunyai tanah seluas 1000 meter dan bangunan 700 meter. NJOP tanah permeter di daerah tersebut adalah Rp5 juta dan permeter bangunan adalah Rp1 juta. NJOPTKP di daerah tempat perusahaan PT Locomotif Laju sebesar Berapa pajak terutangnya?NJOP Bumi dan Bangunan = x + 700 x = + = 40% x NJOP â NJOPTKP= 40% x â = 0,5% x Maka besaran pajak bumi dan bangunan yang harus PT Locomotif Laju bayarkan adalah Baca Juga Mengenal Layanan Pajak Online di IndonesiaCara Membayar Pajak Bumi dan BangunanUntuk membayar PBB ada dua cara yang bisa dilakukan saat ini, yaitu langsung offline dan online. Tetapi sebelum melakukan pembayaran pastikan dulu Anda sudah memegang SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. SPPT ini disalurkan melalui kelurahan, RT atau RW setempat. Biasanya SPPT dibagikan kepada warga setiap awal tahun. Cara Membayar PBB OfflineAnda bisa melakukan pembayaran PBB dengan membawa SPPT ke tempat-tempat berikutKantor posBank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah setempatPetugas pemungutan pajakAnda cukup menyiapkan SPPT beserta sejumlah dana sesuai yang tercantum pada SPPT. Menunggu antrean, kemudian lakukan transaksi. Bukti transaksi akan Anda dapatkan sebagai pegangan untuk melakukan pembayaran Membayar PBB OnlineSaat ini menjadi pilihan bijak untuk membayar PBB menggunakan cara online. Karena selain lebih praktis, Anda juga bisa lebih aman karena terhindar dari kerumunan yang tidak diinginkan. Pembayaran online bisa dilakukan dengan cara sebagai berikutATM atau internet banking. Anda cukup login, kemudian pilih menu PBB atau pajak, masukkan NOP dan tahun pembayaran, masukkan nominal besaran pajak yang harus dibayarkan. Menggunakan aplikasi marketplace di gadget Anda. Banyak pilihan aplikasi marketplace atau e-commerce yang bisa Anda gunakan. Setelah Anda menentukan aplikasi mana yang akan Anda gunakan, Anda bisa pilih menu pajak, kemudian pilih PBB, lalu masukkan wilayah, kota/kabupaten, kemudian pilih tahun pembayaran PBB dan masukkan Nomor Objek Pajak NOP. Pajak Bumi dan Bangunan atau yang biasa disingkat menjadi PBB adalah sebuah instrumen pajak yang jamak dilakukan oleh warga Indonesia setiap tahun. Aturan, regulasi dan cara pembayaran pajak terus menerus mengalami inovasi, sehingga Anda semakin mudah melakukan pembayaran PBB. Mari menjadi insan yang taat pajak!
JAKARTA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif fiskal serta kemudahan pembayaran pajak untuk warga Jakarta. Kemudahan-kemudahan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022. "Seperti diketahui, pajak daerah memilikiï»żPengertian Pajak Bumi dan Bangunan beserta Cara Mengeceknya Pajak Bumi dan Bangunan disingkat PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Karena Pajak Bumi dan Bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Contoh Objek Pajak Bumi dan Bangunan PBB Objek bumi dalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi Sawah Ladang Kebun Tanah Pekarangan Tambang Sedangkan objek bangunan dalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi Rumah tinggal Bangunan usaha Gedung bertingkat Pusat Perbelan Pagar mewah Kolam renang Jalan tol Bukan Termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan PBB Sebenarnya, tidak semua tanah dan bangunan yang ada dapat menjadi objek dalam Pajak Bumi dan Bangunan PBB, ada beberapa objek yang tidak masuk ke dalam objek Pajak Bumi dan Bangunan PBB, objek tersebut dilihat berdasarkan manfaat dan kegunaannya, yaitu Dipergunakan untuk kepentingan umum di bidang-bidang berikut ini Sosial Ibadah Kesehatan Kebudayaan Pendidikan Sejarah Dipergunakan untuk kepentingan menjaga flora dan fauna, seperti Hutan suaka alam Hutan lindung Taman nasional Dipergunakan untuk kepentingan negara atau organisasi internasional, contohnya Konsulat Kedutaan Subjek PBB Menurus pasal 4 Undang-Undang no. 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. Subjek yang harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang maupun badan/ organisasi yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah atau bangunan. Subjek yang dikenakan wajib pajak tersebut menurut UU PBB wajib dalam membayar Pajak secara tepat waktu setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT, Surat Ketetapan Pajak SKP dan Surat Tagihan Pajak STP dari Kantor Pelayanan PBB atau disampaikan melalui Pemerintah Daerah. Tempat pembayaran pajak tersebut telah ditentukan dalam SPPT yaitu Bank Persepsi, Kantor Pos atau Giro. Jika suatu objek pajak tidak diketahui dengan jelas siapa yang memilikinya, maka yang menetapkan subjek pajak sebagai orang yang wajib membayar pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah Besaran Tarif Pajak Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 UU No. 12 tahun 1985 dan Undang-undang Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan PBB, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5%. Dalam Pasal 6 UU no. 12 tahun 1985 dan UU No. 12 Tahun 1994 Pasal 2 3 KMK-523/ yang mengatur tentang dasar pengenaan PBB. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak NJOP. Besarnya nilai jual suatu objek pajak ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh Menteri Keuangan. Kecuali untuk daerah-daerah tertentu, besarnya nilai jual objek pajak akan ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah. Karena perkembangan yang mengakibatkan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jualnya ditetapkan setahun sekali. Dalam menentukan nilai jual, Menteri Keuangan akan pertimbangannya Bersama dengan Gubernur untuk memperhatikan self assessment. Cara Menghitung PBB Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan besarnya pajak PBB yang harus dibayar. Hal itu adalah Nilai Jual Objek Kena Pajak NJOP, Nilai Jual Kena Pajak NJKP, serta Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak NJOTKP. Menurut undang-undang yang sudah disebutkan di bagian jumlah besaran tarif pajak, pajak PBB yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5 persen. Menurut Pasal 6 UU No. 12 tahun 1985, UU No. 12 Tahun 1994, serta PP Tahun 2002. Dasar dari penghitungan pajak PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak NJKP, yang berarti persentase tertentu dari nilai jual yang sebenarnya. NJKP sendiri sudah ditetapkan bahwa nilai yang paling rendah adalah 20% dan setinggi-tingginya 100%. Besaran NJKP telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional. Persentase NJKP ditetapkan melalui Rincian KMK Nomor 201/ yaitu 40% untuk objek pajak perkebunan, objek pajak pertambangan, dan objek pajak kehutanan. Untuk rumah dan apartemen yang terkait dengan Pajak Perdesaan dan Perkotaan, objek ini dilihat dari nilai NJOP-nya. Jika NJOP lebih besar dari 1 miliar Rupiah, persentase NJKP adalah 40% dan jika NJOP di bawah 1 miliar Rupiah, persentase NJKP adalah 20%. Sedangkan Nilai Jual Objek Pajak NJOP sendiri adalah harga rata-rata harga pasar dalam transaksi jual beli tanah. Ada banyak faktor yang dapat menentukan NJOP, faktor itu adalah lokasi, pemanfaatan, bahan bangunan, teknik, serta kondisi lingkungan. Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak NJOPTKP sendiri mempunyai nilai yang berbeda-beda untuk setiap daerahnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/ ditetapkan bahwa nilai NJOPTKP untuk setiap daerah di kabupaten/kota paling banyak adalah Rp. NJOPTK ini hanya berlaku untuk setahun sekali bagi Wajib Pajak. Jika memiliki lebih dari satu objek pajak, maka hanya satu objek pajak yang memiliki nilai terbesar yang akan mendapat NJOPTKP dan tidak dapat digabungkan dengan objek pajak lainnya. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung PBB Pajak Bumi dan Bangunan NJOP = NJOP Bumi = luas tanah x nilai tanah + NJOP bangunan = luas bangunan x nilai bangunan. NJOPTKP = Rp NJOP untuk perhitungan PBB = NJOP ĂąâŹâ NJOPTKP NJKP = 40% dari NJOP atau 20% dari NJOP untuk perhitungan PBB PBB terutang = 0,5% x NJKP jumlah PBB yang harus dibayar setiap tahun Contoh Nilai jual suatu objek pajak adalah Rp. dan persentase nilai jual suatu objek pajak misalnya 20%. Maka Nilai Jual Kena Pajak adalah 20% x Rp = Rp Rumus perhitungan PBB = Tarif x NJKP Maka akan terlihat detail sebagai berikut 1. Jika NJKP = 40% x NJOP ĂąâŹâ NJOPTKP maka besarnya PBB = 0,5% x 40% x NJOP-NJOPTKP = 0,2% x NJOP-NJOPTKP 2. Jika NJKP = 20% x NJOP ĂąâŹâ NJOPTKP maka besarnya PBB = 0,5% x 20% x NJOP-NJOPTKP = 0,1% x NJOP-NJOPTKP Cara Cek PBB Online Untuk cek PBB secara online atau ingin cek tagihan PBB online, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan properti yang anda miliki sudah terdaftar. Jika belum, daftar terlebih dahulu dengan mengambil dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP dengan lengkap dan jelas. Setelah itu, kirim formulir tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP. Formulir SPOP tersebut dilampiri dengan bukti pendukung seperti hal-hal berikut ini. Scan KTP Pemohon/Kuasa jika Pemohon/Kuasa tidak sama dengan Wajib Pajak Scan Kartu Tanda Penduduk KTP Wajib Pajak Scan Surat Kuasa bermaterai dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, jika pemohon bukan orang yang bersangkutan Scan Sertifikat Tanah Sertifikat/SIPT/Petok D/Surat C/IJB Scan Sertifikat Tanah dari Kelurahan apabila Sertifikat Tanah berupa Petok D/Surat C/IJB Scan Surat Kesediaan Bantuan Pengawasan Foto Objek Pajak termasuk foto Tanah dan Bangunan tampak depan, samping kanan, dan belakang jika memungkinkan dan foto jalan di depan Tanah/Bangunan Setelah memastikan bahwa properti anda telah terdaftar, anda bisa mengakses website Kantor Pajak daerah setempat untuk cek PBB secara online dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pilih menu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB online Klik cek UN Masukan Nomor Objek Pajak NOP Cek kebenaran dari data PBB seperti NOP, alamat objek PBB, RT/RW objek PBB, kelurahan objek PBB, kelurahan objek PBB, luas tanah objek PBB, luas bangunan objek PBB, NJOP tahun berjalan tanah, NJOP bangunan tahun berjalan dan catatan pembayaran. Apabila terdapat kesalahan data, maka ajukan pembetulan melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan membawa bukti-bukti pendukung. Jika data sudah benar, lanjutkan dengan membayar PBB secara online. Anda dapat mengunjungi website yang sesuai dengan lokasi pembayaran pajak Anda. Misalnya, untuk wajib pajak di Jakarta. Anda dapat mendaftar di situs pajak online Jakarta. Setelah login ke situs, Anda dapat mengklik tombol Daftar e-SPPT PBB di pojok kanan atas halaman. Di sana, Anda mengisi data pribadi seperti nama, NIK, NPWP, nomor ponsel, alamat email, NOP PBB-P2, serta nama Wajib Pajak di SPPT. Setelah itu, sistem akan melakukan leverage data. Jika berhasil, sistem akan mengirimkan link download e-SPPT melalui email. Wajib Pajak dapat membuka email yang diperlukan untuk mendapatkan dokumen SPPT PBB dan bersiap untuk melakukan pembayaran. Cara Cek Tagihan PBB Online via e-Commerce Buka aplikasi atau halaman e-commerce resmi Pilih layanan Top-Up & Penagihan Pilih fitur Pajak PBB pada kategori Pelayanan Pemerintah Pilih kota tempat Anda tinggal Masukkan tahun dan nomor objek PBB yang anda miliki Cek tagihan PBB online dan pilih opsi Bayar setelah tagihan Pilih metode pembayaran yang Anda inginkan Notifikasi akan dikirimkan setelah transaksi berhasil Saat ini, Badan Pendapatan Daerah tidak lagi menerbitkan SPPT cetak, melainkan merilisnya dalam versi elektronik yang akan dikirimkan ke email wajib pajak terdaftar. Jika semua proses telah dilalui dengan baik, wajib pajak dapat membuka email untuk mendapatkan dokumen SPPT PBB. Untuk cara cetak SPPT PBB Online bisa dilakukan secara mandiri. Cara Menghitung dan Membayar Denda PBB PBB termasuk Pajak Negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunanan dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak anda mempunyai kewajiban untuk tepat waktu dalam membayar pajak. Jika anda telat dalam membayar pajak, ada perhitungan denda yang harus anda tanggung. Bayar pajak online lebih praktis menggunakan aplikasi e-Billing dari Klikpajak. Terintegrasi dengan fitur perpajakan online lainnya. Sebelum membayar, Anda juga harus mengetahui nilai PBB Anda. Nilai pajak yang dihitung untuk PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak NJOP. Ketentuan nilai didasarkan pada harga pasar per daerah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Besaran PBB ditentukan dengan mengalikan tarif 0,5% dengan Nilai Jual Kena Pajak NJKP. NJKP ditetapkan sebesar 20% dari NJOP jika NJOP mempunyai nilai kurang dari 1 miliar Rupiah atau 40% dari NJOP jika NJOP bernilai 1 miliar Rupiah atau lebih. Menurut Pasal 11 ayat 4 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pemerintah telah menetapkan bahwa denda keterlambatan dalam pembayaran PBB adalah sebesar 2% perbulannya. Contoh Perhitungan Denda PBB Jika Besaran PBB Rp. Maka denda yang harus dibayar perbulannya adalah Rp. x 2% = Rp. Pemerintah bisa memberikan keringanan berupa penghapusan denda dengan meniadakan denda selama 24 bulan jika memang memenuhi syarat. Cara Membayar Denda PBB Anda dapat membayar denda PBB ke bank, kantor pos, atau menggunakan platform digital secara online dengan membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT yang dibagikan kepada warga di awal tahun melalui kelurahan atau ketua RT/RW setempat. Besaran pajak wajib dan Nomor Pokok Pajak NOP tercantum dalam SPPT ini. Untuk bukti pembayaran PBB, anda akan menerima Tanda Terima Setoran STTS bermaterai saat lunas. Jika Anda berniat untuk membayar denda PBB dan PBB, anda dapat langsung mengeceknya lewat situs-situs cek PBB sesuai dengan domisili anda. Bagi anda yang berdomisili di Jakarta, anda dapat mengunjungi website BPRD Jakarta. Bayar e-billing pajak lebih praktis menggunakan aplikasi eBilling dari Klikpajak. Terintegrasi dengan fitur perpajakan online lainnya. Pada waktu-waktu tertentu, ada pemerintah daerah yang memberlakukan pemutihan denda PBB. Biasanya hal ini dilakukan bersamaan dengan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Beberapa provinsi atau kabupaten/ kota seperti DKI Jakarta, Bogor, dan Bandung pernah melakukan pemutihan pajak. Bahkan, Surabaya dan Tangerang Selatan saat ini sedang menerapkan kebijakan penghapusan denda PBB. Namun ada beberapa aturan berbeda-beda di setiap daerah untuk pemberian bantuan ini. Jika Anda ingin mengajukan keringanan pajak bumi dan bangunan, perhatikan persyaratan berikut Menulis surat pengurangan atau keringanan dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Pemberitahuan SPPT atau Surat Ketetapan Pajak SKP. Dalam surat itu, sebutkan berapa persentase pengurangan yang diusulkan. Sebagai persyaratan pengajuan, lampirkan Surat Pernyataan, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi tagihan listrik, air, dan telepon, fotokopi Bukti Setelmen Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak sebelumnya, dan dokumen pendukung lainnya. Permohonan keringanan PBB dilakukan paling lambat 3 bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT atau Surat Ketetapan Pajak SKP diterima Wajib Pajak atau paling lambat 6 bulan setelah terjadi bencana alam dan sebab lainnya. Pengurangan atau keringanan yang diajukan secara kolektif, akan diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari sebelum diterbitkannya Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak SPPT untuk tahun pajak. sosialisasiperbub pajak reklame no.31 tahun 2021 29 november 2021 - 15:52 SOSIALISASI PEMBAYARAN ONLINE PJDL 29 November 2021 - 10:01 SOSIALISASI PENDAFTARAN ONLINE WAJIB PAJAK BARU 26 November 2021 - 16:37 Kompas TV feature tips, trik, dan tutorial Rabu, 20 Juli 2022 1645 WIB Ilustrasi aset bangunan dan tanah Sumber Dok. Dekoruma JAKARTA, - Pajak Bumi dan Bangunan PBB merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan pada Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 1994 sebelumnya UU No 12 Tahun 1985. Pembayaran PBB dilakukan satu tahun sekali dan harus dilunasi paling lambat enam bulan setelah wajib pajak menerima SPPT, yakni Surat Keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak KPP terkait pajak terutang dalam satu Tahun Pajak. Pengenaan pajak berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak NJOP ditentukan oleh menteri keuangan dengan mengikuti harga pasar tiap wilayah dan tiap tahun. Nilai PBB yang harus dibayar diperoleh dari tarif 0,5 persen dengan Nilai Jual Kena Pajak NJKP. Baca Juga Tanggapan Sri Mulyani Lihat Tagar stopbayarpajak Ramai di Medsos NJOP yang bernilai kurang dari Rp1 miliar mendapatkan NJKP sebesar 20 persen. Namun, jika NJOP mencapai nilai Rp1 miliar atau lebih, maka jumlah NJKP menjadi 40 persen. Secara umum, PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan, artinya perhitungan nilai pajak berdasarkan objek berupa tanah dan bangunan. Oleh karenanya, jumlah besaran PBB yang harus dibayar tidak dipengaruhi oleh strata sosial atau faktor penghasilan. Cara Bayar PBB Online Lewat Situs Resmi 1. Buka situs resmi sesuai wilayah tempat dan bangunan Anda. Berikut ini beberapa daftar situs resmi pemerintah daerah untuk pembayaran PBB online Bekasi Semarang Bogor Depok Jakarta Yogyakarta Surabaya Boyolali Bojonegoro Cianjur Pekanbaru 2. Isi nomor objek pajak NOP Anda atau login apabila diperlukan. 3. Ikuti langkah-langkah sesuai kebutuhan untuk memeriksa data PBB di situs resmi tersebut. Baca Juga Cara Bayar Pajak Bumi & Bangunan Secara Online, Mudah dan Cepat Lewat Aplikasi Beberapa daerah juga menyediakan layanan PBB melalui aplikasi mobile, sehingga Anda dapat mengurus PBB melalui smartphone. 1. Bogor eSPPT PBB Mobile Kota Bogor dapat digunakan oleh seluruh warga negara Indonesia WNI yang memiliki aset tanah atau bangunan di Kota Bogor. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah Anda memantau aset tanah atau bangunan, mulai dari tagihan hingga riwayat pembayarannya. Selain Anda dapat mengurus dokumen SPPT PBB-P2 digital melalui aplikasi ini. Unduh aplikasi di Google PlayStore atau klik di sini. Lakukan registrasi dengan mengisi data yang diperlukan. Kemudian, ikuti langkah-langkah yang tertera di dalam aplikasi tersebut. 2. Daerah Istimewa Yogyakarta Pembayaran PBB di DIY melalui Bank Pembangunan Daerah BPD DIY. Untuk menggunakan aplikasi mobile BPD tersebut, Anda perlu melakukan pendaftaran di kantor Bank BPD DIY sesuai daerah kota atau kabupaten Anda. Unduh aplikasi di Google PlayStore atau klik di sini. Ikuti langkah-langkah yang tertera pada aplikasi BPD DIY tersebut. Bayar PBB online lebih menghemat waktu karena tak perlu antri atau pergi ke beberapa tempat yang ditunjuk resmi oleh pemerintah. Namun, Anda perlu memastikan kelengkapan data dan mencermati ketentuan di dalam situs atau aplikasi yang akan Anda gunakan. Sumber Kompas TV BERITA LAINNYA Sejakdiberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, sedangkan kewenangan dalam pemungutan pajak di sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih
PBBP2 terutang = Tarif x (NJOP - NJOPTKP) Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun oleh kepala daerah, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan
Pajakbumi dan bangunan by Chairul Ichsan, 1992, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala edition, microform : in Indonesian
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan berencana menghapus pajak bumi dan bangunan (PBB). Ferry beranggapan PBB yang setiap tahunnya dipungut dari masyarakat merupakan sebuah tindakan yang tidak adil serta merugikan. Menurut Ferry, pajak tersebut cukup dipungut sekali saat seseorang membeli atau membangun di tanah yang ia
